Warga Enggano Tolak Jadi Lokasi Peluncuran Roket

“Saya membaca koran RB, melihat ada rencana Gubernur untuk menjadikan Enggano sabagai kawasan peluncuran roket satelit. Kami organisasi masyarakat Enggano langsung mengadakan rapat, dengan hasil penolakan atas keputusan gubernur untuk membuat peluncuran roket di Enggano. Karena banyak alasan yang harus dipertimbangkan, pulau itu (Enggano-red) sudah rapuh karena gempa yang sering terjadi. Bisa dibayangkan ditambah dengan getaran peluncuran roket, jadi apa pulau itu nantinya,” ungkap sepuh yang biasa disapa Pak Buki ini.

Bukan hanya itu saja, Pak Buki juga menanggapi pernyataan gubernur menyatakan luas lahan kosong Enggano 400 km. Menurutnya Enggano hanya memiliki luas 17x40 km, terdiri dari kawasan penduduk, rawa-rawa, hutan bakau dan daratan yang kondisinya rapuh. Bukan hanya itu saja, ekosistem yang ada di Enggano sangat memprihatinkan. Dengan dihuni oleh 875 KK atau sama dengan 2.892 jiwa yang memiliki penghidupan rata-rata berkebun dan membuka hutan.

“Singkatnya, rencana menjadikan Enggano sebagai kawasan peluncuran roket tidak masuk akal. Kalaupun pemerintah ingin memperhatikan ekonomi dan kehidupan masyarakat Enggano yang tinggal di tengah-tengah samudra dan pulau terpencil ini, bukan dengan membangun peluncuran roket. Ini justru masyarakat akan merasakan kesusahan dan merasa terancam serta ketakutan. Sebab Enggano kondisinya sangatlah rapuh,” pungkas Pak Buki.

Selain itu pernyataan gubernur sudah melakukan sosialisasi atas rencana free strade zone, diakui Pak Buki tidak pernah ada pemerintah manapun juga yang melakukan sosialisasi. Termasuk rencana pembangunan kawasan peluncuran roket tersebut, masyarakat Enggano mengaku tidak tahu sama sekali.

“Yang kami inginkan adalah pembangunan, seperti dijadikan lokasi perternakan dan pariwisata, yang berbasis tidak mengganggu hutan, tanaman, serta tidak mengganggu perikanan laut. Jika betul pemerintah ingin memberikan perhatian, maka lakukan penanganan khusus percepatan pembangunan di Enggano, ini yang kami harapkan,” harapnya.

Maka dari itu menurut Pak Buki, apapun alasan Pemdaprov untuk membuat peluncuran roket di Enggano akan ditolak dengan tegas. “Kami masyarakat enggano tidak setuju dibangun kawasan peluncuran roket apapun dalilnya. Kalaupun dipaksa, kami akan datang beramai-ramai menghadap DPRD dan kami mohon kepada para wakil rakyat di sana, memohon bantuan dewan untuk membatalkan rencana pembangunan kawasan roket tersebut,” ujar Pak Buki.

Merasa Dilangkahi

Sementara itu dari Arga Makmur dilaporkan, terkait rencana Gubernur menjadikan pulau Enggano sebagai tempat peluncuran roket, Pemda Bengkulu Utara merasa dilangkahi. Sebab Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin dinilai tanpa koordinasi ke Pemda BU telah membuat kesepakatan dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), menjadikan Enggano lokasi peluncuran roket.

Selain itu menurut Bupati BU Dr. Ir. HM. Imron Rosyadi, MM, M.Si, tak ada sosialisasi terlebih dahulu serta meminta pendapat masyarakat setempat, membuat rencana tersebut akan ditentang. “Kabupaten atau kota itu daerah otonom, tidak bisa diatur langsung oleh Provinsi, birokrasi itu penuh dengan koordinasi. Penandatanganan MoU antara Pemprov dengan Lapan pada Agustus ini, terkait lokasi peluncuran roket di Enggano, namun hingga saat ini tak ada koordinasi dengan Pemda BU, apalagi masyarakat Enggano,” terang Imron.

Menurutnya berdasarkan letak geografis pulau Enggano merupakan wilayah hukum BU, sehingga segala program yang dilakukan harus sepengetahuan Pemda BU. Meski tak menyatakan dengan tegas menolak pembangunan tersebut, Imron menyebutkan semua program akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Karena itu harus disosialisasikan ke masyarakat terlebih dahulu serta koordinasi dengan pihak berwenang atau wilayah bersangkutan.

“Negara ataupun pemerintah itu tidak sama dengan perusahaan yang bisa diperlakukan seenaknya saja. Pemerintah itu birokrasi, semuanya harus dengan koordinasi, tidak bisa seenaknya saja,” tandas Imron.

Ia mengharapkan Pemprov untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan Pemda maupun Pemdes terkait rencana tersebut. Ia juga mengungkapkan agar Pemprov mematuhi semua peraturan hingga ke tingkat bawah. Sehingga program yang dijalankan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Peraturan itu bukan cuma undang-undang dan Kepres, Perda dan Perdes juga peraturan. Jika penjalanan program tanpa ada koordiansi takutnya malah ada permasalahan di tingkat peraturan, termasuk peraturan terkencil,” terangnya Imron.

Ditanya apakah Pemda BU menolak rencana tersebut, Imron mengatakan semua rencana pembangunan yang direncanakan pemerintah akan didukungnya. Namun, ia hanya menginginkan ada kejelasan dalam suatu program di tingkat pemerintah hingga masyarakat.

“Yang terpenting dalam pemerintahan adalah mengetahui kehendak masyarakat, tanpa adanya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, yang muncul bisa jadi konflik,” demikian Imron. (qia)

Roket Tak Mengganggu

Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Bambang Kusumanto ketika dikonfirmasi menjawab kekhawatiran warga. Menurutnya, peluncuran roket satelit tidak akan mengganggu ekosistem hutan ataupun laut. Karena roket yang diluncurkan bukan rudal, tetapi roket yang berisikan satelit. Peluncuran roket di Indonesia sudah dilakukan sebelumnya di Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat. Dengan roket yang diluncurkan sebanyak tiga roket jenis RX 200 di Instalasi Uji Terbang Lapan. Peluncuran roket sendiri merupakan tahap awal pembangunan satelit mikro Lapan-ORARI.

Dijalaskan Bambang, peluncuran ketiga roket di Garut merupakan sebuah terobosan besar untuk membantu upaya penanggulangan bencana alam, dengan menyediakan sarana komunikasi amatir radio di lokasi bencana.

Adapun muata roket yang dibawa diantaranya bermuatan telemetri Lapan yang bertujuan untuk uji dinamika terbang roket. Roket lainnya membawa muatan komunikasi digital amatir radio Automatic Position Reporting System (APRS) yang bertujuan menguji sistem di udara.

“Jadi jangan khawatir dengan masalah gempa, justru satelit yang kita luncurkan dengan roket dari Enggano ini akan menjawab kebutuhan komunikasi darurat ketika bencana terjadi. Karena merupakan cikal bakal mitigasi bencana dan sangat membantu memberikan informasi yang akurat mengenai terjadinya gempa,” jelas Bambang.

Untuk Enggano nantinya, menurut Bambang akan menjadi kawasan peluncuran satelit berdiameter 570 meter atau ukuran besar. Sedangkan di Garut, roket satelit yang diluncurkan berukuran lebih kecil yakni berdiameter 420 meter. “Yang jelas sebelum meluncurkan roket satelit, kami akan melakukan uji coba lebih dulu. Di Enggano akan dibuat infrastruktur kantor peluncuran roket,” demikian Bambang.

* Harianrakyatbengkulu.com