WORKERS OF THE WORLD, UNITED!

. . WORKERS OF THE WORLD, UNITED! . .

“Lengan-lengan berotot dari jutaan buruh akan diacungkan, dan penindasan yang
lalim, yang dijaga bayonet tentara,akan dihancurkan menjadi debu”

.

Komune Paris

Negara buruh yang pertama

Komune Paris merupakan pemerintahan pertama yang dikuasai oleh kelas buruh. Marx
melukiskannya sebagai “hasil perjuangan kaum produsen melawan kelas penghisap,
sebuah bentuk politik yang akhirnya ditemukan yang dibawahnya kita dapat
menjalankan emansipasi ekonomis kaum buruh.”

Selama 72 hari kelas buruh memerintah kota Paris. Walau tidak bertahan lama,
Komune Paris menjadi sebuah perkembangan yang sangat potensial untuk perjuangan
buruh, yang memberikan pelajaran baik positif maupun negatif tentang bagaimana
kita membangun sebuah masyarakat sosialis.

Marx menarik sejumlah kesimpulan yang mahapenting setelah menyimak Komune Paris,
dan kesiumpulan-kesimpulan tersebut terbit dalam pamfletnya yang gemilang
berjudul “Perang Sipil di Perancis”. Seperti dia tulis kepada seorang kawan: “Dengan
perjuangan di Paris itu, perjuangan kelas buruh melawan kelas kapitalis dan
aparatus negaranya telah masuk tahapan baru. Tidak peduli hasilnya yang
sementara, kita telah mendapati sebuah titik tolak baru yang sangat berarti
dalam sejarah dunia.”

Komune membuktikan kemampuan kelas pekerja untuk mengambil alih kekuaasan dan
memerintah secara demokratis dan kolektif demi kepentingan rakyat luas: kaum
buruh, kaum miskin, kaum tertindas. Komune menjadi sebuah emansipasi sementara –
sebuah pesta rakyat tertindas – di mana kaum pekerja memperlihatkan keberanian,
akal daya dan kreativitasnya.

Sebelum tahun 1870 Perancis dikuasai selama 20 tahun oleh Louis Napoleon,
seorang tiran badut yang bercita-cita menghidupkan kembali kejayaan pamannya,
Napoleon Buonaparte. Si badut yang menamakan diri Napoleone III itu, mengepalai
sebuah rezim yang korup dan represif bernama Kekaisaran Kedua.

“Kaisar” ini menjalankan sederetan perang dan petualangan. Tetapi begitu dia
menghadapi negara Jerman di bawah Otto von Bismark, dia kalah. Tentara Perancis
dihancurkan dalam waktu beberapa hari dan si Napoleone III ditangkap. Kemudian
terbentuklah “Pemerintah Pembela Bangsa” dibawah Adolphe Thiers dengan tujuan
menyelesaikan perang secepat mungkin serta mejaga kestabilan sosial di bawah
kekuasaan borjuis.

Akan tetapi kaum pekerja Paris mempunyai rencana lain. Saat itu Paris terkepung
oleh tentara Jerman dan dibela terutama oleh Garda Nasional yang dalam garis
besar terdiri atas buruh bersenjata. Rakyat pekerja Paris telah mewarisi tradisi
perjuangan dan radikalisme yang kuat dari Revolusi Perancis tahun 1789. Tradisi
itu mengilhami perjuangan mereka pada tahun 1870.

Pemerintah Thiers yang bermarkas di Versailles, agak jauh dari Paris agar
selamat dari kaum buruh, menyerah kepada Jerman di bulan Januari 1871. Tidak
hanya karena tentara Perancis kehabisan tenaga, tetapi juga karen Thiers cs
merasa takut dihadapan kebangkitan kaum buruh bersenjata di Paris. Bagi mereka,
tugas utama adalah menaklukkan kaum pekerja.

Pada tanggal 18 Maret, Thiers mengirimkan pasukan ke Paris di bawah kepemimpinan
Jendral Lecomte ke Paris untuk merebut meriam-meriam Garda Nasional, sebagai
langkah pertama dalam upaya melucuti semua persenjataan rakyat pekerja. Pasukan
itu didukung oleh polisi pula. “Kami akan menggebuk mereka” bual si Jendral
Lecomte.

Namun rencana itu gagal. Massa buruh, dipimpim oleh kaum perempuan, bergegas
membela meriam-meriam itu sambil bergaul dengan para tentara kecil, sampai
tentara itu tidak lagi menurut perintah. Berkali-kali Lecomte menyuruh mereka
menembak (”Setidaknya tembaklah satu kali demi martabat kita!”) tapi mereka
menolak dan akhirnya membuang senjata mereka. Sebagian membelot ke pihak buruh,
sebagian lain mengundurkan diri. Hari itu juga, Komite Pusat dari Garda Nasional
mendeklarasikan sebuah republik:

“Kaum proletarian, di tengah kegagalan dan pengkhianatan kelas-kelas penguasa,
telah sadar bahwa sudah saatnya menyelamatkan rakyat dengan mengambil alih
kepengurusan masalah-masalah umum.”

Mereka menerapkan reformasi di bidang perburuhan, politik dan urusan sosial,
seperti pemisahan antara agama dan negara, regulasi jam-jam kerja, administrasi
demokratis oleh para karyawan di kampung-kampung, hak-hak sipil untuk pendatang
asing, demokratisasi pendidikan dan tempat pengasuhan anak. Semua ini dijalankan
dalam keadaan darurat saat Paris terkepung dan mengalami kelaparan.

Lebih penting lagi, Komune menerapkan mekanisme baru dalam pemerintahan. Komune
membubarkan tentara tetap yang terpisah dari rakyat. Kepolisian dan pengadilan
dibubarkan pula, sampai semua tatanan sosial dijaga oleh rakyat bersenjata.
Sebagai akibatnya, angka kriminalitas jatuh secara tajam, mana lagi para
penjahat terbesar – kaum kapitalis – telah kabur. Sistem parlementer dihilangkan;
semua keputusan diambil oleh panitia yang terpilih secara langsung oleh rakyat.
Utusan-utusan yang ikut panitia tersebut dapat di recall sewaktu-waktu dan upah
mereka sama dengan upah rakyat biasa.

Dengan demikian, massa rakyat dapat mengontrol utusan-utusan tersebut. Rakyat
mengurus pemerintahan secara langsung. Artinya, mereka menciptakan sebuah negara
tipe baru: sebuah negara buruh. Mekanisme-mekanisme yang mirip muncul juga dalam
setiap perjuangan revolusioner kaum buruh sejak waktu itu, seperti soviet-soviet
di Rusia misalnya.

Sudah jauh-jauh hari Marx dan Engels mencatat, bahwa aparatus negara merupakan
sebuah alat penindas bagi kelas penguasa. Walau aparatus berpura-pura “netral”
seolah-olah berdiri di atas konflik-konflik kepentingan dalam masyarakat,
sebetulnya negara itu melayani kepentigan kelas penguasa serta mempertahankan
kekuasaannya.

Dalam sistem politik kapitalis, parlemen hasil “politik uang” menyetujui undang-undang
yang diterapkan oleh pegawai yang tidak terpilih (seperti kepala-kepala
birokrasi negara) dan undang-undang itu diselenggarakan secara timpang oleh
pengadilan dan kepolisian. Tentara juga melindungi kepentingan kapitalis baik
melawan ancaman luar maupun perlawanan dalam negeri, terutama dari rakyat
pekerja. Maka Lenin menghubungkan aparatus negara dengan “satuan-satuan khusus
bersenjata”. Aparatus semacam ini diperlukan karena kelas kapitalis hanya
merupakan sebuah minoritas kecil yang memaksa kemauannya.

Dalam Manifesto Komunis, Marx dan Engels membahas perlunya “mengangkat
proletariat pada kedudukan kelas yang berkuasa, memenangkan perjuangan demokrasi.”
Artinya kaum pekerja harus merebut kekuasaan politik dulu, baru dapat
menjalankan perubahan ekonomi dan sosial. Bagaimana caranya?

Baru setelah menyimak pengalaman Komune Paris, Marx melihat caranya dengan jelas.
Kelas pekerja tidak bisa mengambil alih aparatus negara yang ada, dengan harapan
aparatus itu dapat digunakan demi tujuan kaum buruh. Untuk merubah masyarakat,
kaum pekerja memerlukan sebuah negara tipe baru, seperti yang didirikan oleh
Komune tersebut.

Tapi kalau semua negara merupakan alat penindas, kenapa kita menginginkan sebuah
“negara buruh”? Bukankah lebih baik kita membuang negara sama sekali, seperti
diusulkan kaum anarkis?

Kaum Marxis juga ingin menghilangkan negara. Itu menjadi tujuan akhir kita.
Tetapi sebuah masyarakat tanpa struktur kelas tidak akan muncul serta-merta di
saat revolusi. Kaum penguasa tidak akan menerima kekalahannya begitu saja.
Sebaliknya, kelas penguasa masih memiliki banyak sumber daya dan dukungan dari
lapisan sosial tertentu, dan kelas itu akan berusaha matian-matian untuk merebut
kembali kekusaan. Guna mengalahkan pihak borjuis, pihak revolusioner harus
mengerahkan tenaganya guna mematahkan segala upaya kontra-revolusi.

Namun negara buruh bersifat jauh lebih demokratis dibandingkan negara kapitalis.
Negara buruh itu membela kepentingan mayoritas dalam masyarakat. Maka peranan
represifnya jauh lebih terbatas. Selain itu, represi yang dilakukan terhadap
kaum borjuis akan diterapkan oleh kaum buruh dan oleh rakyat bersenjata, bukan
oleh pasukan khusus yang berdiri di atas masyarakat.

Negara buruh merupakan sebuah tahap transisional yang tak terhindarkan antara
kapitalisme dan sosialisme. Semakin masyarakat tipe baru berkembang dan kaum
pekerja mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, semakin kuranglah kemampuan kaum
kapitalis untuk melawan – sampai aparatus represif itu tidak lagi dibutuhkan.
Aparatus negara akan melenyap secara berangsur-berangsur. Seperti dipaparkan
oleh Lenin:

“Hanya dalam masyarakat Komunis, ketika perlawanan kaum kapitalis sudah
dipatahkan secara pasti, ketika kaum kapitalis sudah lenyap, ketika tidak ada
kelas-kelas (yaitu tidak ada perbedaan di antara anggota-anggota masyarakat
dalam hal hubungan mereka dengan alat-alat produksi sosial) —barulah negara
lenyap dan kita dapat berbicara tentang kebebasan”.

Sayangnya Komune Paris tidak berkembang sampai ke situ. Revolusi tetap
terisolasi di Paris, sehingga pihak borjuis bisa mengkonsolidasikan kekuatannya
guna menyerang Paris. Komune dihancurkan; sampai 30.000 orang dibunuh dan 15.000
ditangkap.

Komune Paris menjadi inspirasi untuk revolusi-revolusi mendatang. Akan tetapi
Komune itu juga menonjolkan sejumlah kelemahan. Yang pertama, perjuangan
revolusioner tidak meluas keluar Paris, sehingga Komune tidak mendapatkan
solidaritas dari rakyat tertindas di kawasan lain. Kaum buruh sendiri masih
bekerja dalam perusahaan yang relatif kecil, sehingga pengorganisasian lebih
berfokus pada kampung bukan pada tempat kerja; dan mereka belum menjadi
mayoritas dalam negeri Perancis secara menyeluruh. Kaum perempuan memainkan
peranan penting dalam memimpin Komune, tetapi mereka tidak mendapatkan persamaan
hak; misalnya mereka tidak boleh ikut menyoblos dalam pemilihan.

Meskipun demikian, Komune Paris memberikan banyak pelajaran kepada gerakan
sosialis. Komune itu membuktikan bahwa rakyat pekerja mampu mengurus
pemerintahan. Konsep-konsep strategis yang diterapkan oleh Lenin dan Partai
Bolsyevik dalam revolusi Rusia sangat mengandalkan pelajaran tersebut.

~ oleh Anti Capitalism di/pada Januari 21, 2008.

Ditulis dalam Ringkasan Sejarah
Tag: buruh, komune, paris.negara

TKW Indonesia di Kuwait

Saya sudah lama tidak memberi kabar tentang bagaimana keadaan para TKW Indonesia di Kuwait. TKW disini bukan berarti benar-benar Tenaga Kerja Wanita, tapi tenaga kerja yang bekerja di dalam rumah. Bahasa halusnya, Pramu Wisma, alias pembantu rumah tangga.
Sampai dengan tulisan ini saya tulis, ada kira-kira sekitar 500 orang lebih TKW bermasalah yang ada di KBRI Kuwait. Angka 500 ini bukan main banyaknya. Tempat penampungan di KBRI yang tidak bisa dibilang besar, makin tersiksa. Para TKW jika sore hari sudah menggelar kasur di bagian luar tempat penampungan, saking banyaknya orang.
100% dari para TKW bermasalah itu adalah wanita. Tahukah anda, ada berapa orang yang menangani mereka? hanya 3 orang. Tak ada tanda-tanda dari pemerintah pusat untuk menambah personel. Waktu yang digunakan untuk meng-absen saja sudah hampir 3 jam!
Masalah utama yang dihadapi orang-orang KBRI di Kuwait tentu saja, biaya. Jika perhari 1 orang TKW itu menghabiskan uang 1 dinar Kuwait, maka harus ada sekitar 500 Dinar Kuwait (17 juta rupiah). Selama 1 bulan? 510 juta rupiah. Setahun? 6 Milyar!
Bayangkan uang sebanyak itu untuk menghidupi 500 TKW, akan lebih baik digunakan hal-hal yang berguna di Indonesia sana.
Dipost oleh tetangga

Bangunlah Kaum Buruh Sedunia.

Sejarah buruh adalah sejarah perlawanan dan penindasan. menghe3btikan penindasan dan ketidakadilan adalah sebuah keniscayaan yang secara sadar harus diperjuangkan, demi terciptanya hubungan kerja yang adil dan beradap. perjuangan menuntut upah layak, bagi kehidupan yang layak adalah perjuangan serikat pekerja semenjak sistem ekonomi yang memisahkan antara pemilik modal dan kaum pekerja/buruh.penetapan upah murah sesungguhnya bukanlah istilah baru. semenjak pemerintahan kolonial,,, hingga orde baru melalui UU Penanaman Modal Asing tahun 1967. tawaran pemerintah yqng paling menggiurkan bagi mpemodal asing pada saat itu adalah, upah buruh murah sebagai tawaran atau mmenjadi keunggulan komparatif, hingga orde reformasi. semenjak diterapkannya otonomi daerah, perubahan kebijakan pengupahanpun tergeret dari istilah UMR menjadi UMP. ternyata bukan hanya sekedar pembiasan, jiga penggerusan kekuatan buruh itu sendiri. konsekuwensi. bila dicermati bahwa persoalan-persoalan perburuhan dan rakyat lainnya selama ini adalah lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah nasional yang sama sekali tidak berpihak pada mayoritas kepentingan rakyat......